Pare Pare – DPRD Parepare Hentikan Interpelasi Usai Dapat Penjelasan dari Tasming Hamid. DPRD Kota Parepare, Sulawesi Selatan (Sulsel) sepakat tidak lagi melanjutkan hak interpelasi kepada Wali Kota Parepare, Tasming Hamid.
Itu setelah, legislatif melakukan rapat tertutup bersama Wali Kota Parepare, Tasming Hamid, Selasa (4/11/2025). Usai rapat, Tasming Hamid yang mengenakan pakaian hitam tersenyum keluar dari ruang rapat. “Silaturahmi biasa, nanti sama pak ketua (DPRD),” singkat Tasming kepada wartawan.
Terpisah, Ketua DPRD Parepare Kaharuddin Kadir mengatakan, dalam rapat tertutup itu Tasming Hamid menjelaskan enam kebijakan yang menjadi materi interpelasi.
Diantaranya, penempatan jabatan ASN yang dinilai tidak proporsional, relokasi UMKM ke Pasar Seni, penggunaan Lapangan Andi Makkasau untuk kegiatan komersial, pemindahan dana daerah dari Bank Sulselbar ke Bank BTN, pengangkatan dewan pengawas RSUD Parepare, dan operasional toko retail Indomaret Nurussamawati.
“Alhamdulillah Wali Kota sudah hadir menjelaskan terkait dengan materi interpelasi. Semua dijelaskan tadi dalam rapat,” katanya kepada Tribun-Timur.com.
Ketua DPRD Parepare Kaharuddin mengungkapkan, penjelasan Tasming Hamid sudah memberikan jawaban yang relevan terkait enam poin kebijakan tersebut.
Utamanya penunjukan dewan pengawas rumah sakit yang akan ditindaklanjuti ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel.
“Kami DPRD, terutama menginisiasi sudah menyatakan bahwa jawaban Wali Kota ini sudah menjawab substansi interpelasi dan tetap akan menindaklanjuti 6 poin ini. Terutama terkait dengan dewas, tetap mereka akan konsultasikan kembali ke kantor gubernur,” ungkapnya.
Dia mengutarakan, dirinya juga sudah menyampaikan ke Wali Kota Parepare agar membangun komunikasi yang baik terhadap lembaga legislatif. “Kami tadi sudah menyampaikan ke bapak Wali Kota bahwa sebenarnya inti daripada interpelasi ini kita mau kebuntuan komunikasi itu cair, dan wali kota sudah berjanji tadi bahwa Insyaa Allah ke depan ini komunikasi akan diperbaiki atara eksekutif dan legislatif,” ucapnya.
Baca Juga : Suporter Tagih Janji Gubernur Soal Stadion Mattoanging di Laga PSM vs Arema FC
Kaharuddin pun memastikan, setelah pihaknya mendapat penjelasan dari Tasming Hamid, hak interpelasi yang diajukan DPRD Parepare berakhir. “Kami anggap setelah jawabannya interpelasi sudah selesai dan tetap akan ditindaklanjuti oleh Wali Kota terkait 6 poin ini,” jelasnya. Sebelumnya, empat fraksi DPRD Kota Parepare mengajukan hak interpelasi kepada Wali Kota Parepare, Tasming Hamid.
Empat fraksi itu diantaranya, fraksi Golkar, fraksi Gerindra, fraksi Kerabat meliputi PKS, PKB, PDIP dan Hanura. Kemudian Fraksi Gemoy meliputi Partai Gelora, PAN dan Demokrat.
Ketua Partai Gelora, Asy’ari Abdullah mengatakan, interpelasi hal yang wajar untuk memintai penjelasan ke kepala daerah atas kebijakan yang telah dilakukan.
Kata dia, seharusnya Wali Kota bersyukur diberi kesempatan untuk menjelaskan kebijakannya secara tepat dan benar.
“Jadi tidak perlu ditanggapi secara berlebihan, justru pemkot harus bersyukur dan berterimakasih karena mendapatkan kesempatan untuk menjelaskan kebijakannya secara tepat dan benar,” katanya saat dihubungi Tribun-Timur.com, Kamis (30/10/2025). Ari (sapaannya) mengungkapkan, ada pola komunikasi yang kurang baik antara lembaga legislatif dan Wali Kota Parepare.
Menurutnya, pihaknya sudah sering melakukan rapat pendapat (RDP) dengan sejumlah kebijakan, namun Pemkot seolah tidak menggubris teguran dewan. “Kita mau cari jalan keluar dari kebuntuan komunikasi ini, karena kita sudah sampaikan, kita sudah RDP tapi tidak digubris, maka dari itu teman-teman usulkan interpelasi ini,” ungkapnya.
Dia juga mengutarakan, Interpelasi adalah ungkapan rasa sayang lembaga DPRD dengan Wali Kota Parepare. “Salah rasanya kalau ada kekeliruan dari eksekutif tidak ditegur, itu salah. Makanya kami berikan ruang Wali Kota untuk menjelaskan, ini bentuk sayang kami ke Wali Kota,” ucapnya.
